Pada tanggal 6 Oktober 2026, DPR RI telah resmi mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru. Terdapat 13 aturan baru yang mencakup perlindungan pekerja informal, pengaturan kontrak kerja dan outsourcing, hak cuti pekerja perempuan, hingga perlindungan bagi peserta magang dan penyandang disabilitas.  Harapannya, perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja, memberikan kepastian hak, dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih adil dan aman. Karena setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian akan hak-haknya. APA SAJA ATURAN YANG TELAH DISAHKAN TERSEBUT ? […]