Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan dan Pengelola Dokumen Monitoring Dan Evaluasi JF PBJ
LKPP
Government
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.
Visi:
Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Misi:
- Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- Meningkatkan akuntabilitas PBJ
LKPP saat ini membuka Pengadaan Jasa Lainnya Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan dan Pengelola Dokumen Monitoring Dan Evaluasi JF PBJ di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023. Untuk detail pengumuman selengkapnya, simak di bawah ini.